KPK BAK MUTIARA DALAM AIR BIRU dan SAMPAH DI AIR MERAH

Orang SBY banyak menjadi terpidana korupsi gara-gara KPK, tapi Demokrat tak pernah serang KPK, walau yang mendirikan KPK adalah rezim SBY. KPK terkesan jantan pada masa priode SBY karena berani ciduk Orang SBY dan Polri dalam korupsi simulator di kepolisian.

Tapi tidak di masa jokowi, sebelum geligat koruptor Orang Jokowi tercium anyirnya, maka PDIP mencoba menghancurkan repotasi KPK dengan cara yang tak hormat. pada rezim jokowi, siapa yang berani menentang keputusan Megawati, Maka kader PDIP siap serang kembali dengan cara kotor sekalipun. Hal ini terbukti adanya rekayasa foto Abraham Samad dengan putri Mis indonesia beberapa minggu lalu, dan juga penangkapan BW sebagai tersangka persaksian palsu di MK.

Sangat layak jika kita membandingkan posisi KPK pada masa SBY dan jokowi saat ini di mata publik. Mungkin tepatnya, di era partai berbendera biru, KPK bak mutiara yang disanjung-sanjung karena keberanian dan kebersihannya, namun tidak di masa kekuasaan partai berbrndera merah saat ini, KPK seperti sampah yang mengalir di air yang keruh juga tak mampuh mengubah kekeruhanya.

PDIP yang beberapa priode lalu menjadi partai Oposisi, dan selalu menghindar saat dirangkul rezim SBY, kini menjadi partai momok yang mengerikan bagi lawan politiknya. Sangat beralasan, saat ini partai dengan kepala banteng itu merasa terusik karena tak mendapatkan kursi di DPR RI, Dengan alasan tersebut PDIP Menginginkan dan memperjuangkan kursi di yudikatif dan esksekutif dengan cara apapun. Jokowi menutup mata, tak pedulikan kompetensi dari mentri-mentrinya. Wajar jika publik memberi predikat "presiden boneka" untuk jokowi.

Di era jokowi-lah kita bisa ketemukan mentri mantan preman dengan tato di kakinya. Di era ini pula kader tak banyak menjabat menjadi mentri, tapi pengusaha yang dulu menompang dana kampanye calon presiden banyak menduduki jabatan mentri, Hal ini dilakukan untuk balas budi. Dan menutupi asumsi publik tidak ada bagi-bagi kursi di kader partai. Al hasil mencuat opini penjualan gedung SDM oleh susi semelekete, muncul juga penaikan harga BBM dan sembako, walau pada akhirnya ambisius menaikan BBM di tertawakan negara tetangga, dimana indonesia dianggap bodoh mrnaikan harga BBM saat harga minyak dunia turun.

Tapi di era ini, kita juga ketemukan positifnya, baru-baru ini presiden menolak grasi bagi pengedar dan gembong NARKOBA. Enam dari Mereka dihukum mati untuk gelombang pertama, dan janjinya ada emam puluh orang yang juga menunggu gelombang hukum mati berikutnya. Masih segar ingatan kita si tukang sate yang di polisikan sekjen partai penguasa karena dianggap melecehkan presiden dengan foto editanya. Saat itu publik menyayangkan pengunduhan foto tersebut dan polisi menangani kasus tersebut, tapi bagaimana dengan editan foto samad dengan Putri Mis Indonesia, adakah yang menggugat, adakah yang mau menyelidiki siapa pelakunya?, ironi, hukum hanya intuk rakyat yang tak mampu dan bodoh.

Read More

PERANG ADVOKAD, BUKAN KPK VS POLRI

Petinggi KPK sejauh ini belum ada yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga lawan pun menggunakan masa lalu yang sebetulnya tidak relevan diangkat menjadi kasus baru. Saya heran, seorang pengacara mengarahkan klayen dan saksinya dimuka hukum malah berbuntut pidana. Klo gitu kenapa klayen dan saksi lain tak mengajukan gugatanya saat kuasa hukumnya tak sesuai dengan harapnya. Saya yakin seorang Sabran juga diarahkan untuk 'berbohong' saat persidangan kala digugat lawan politiknya saat itu.

Saya juga heran kenapa lembaga etik advokad diam saja, apa karena PERADI memang tak diakui sebagai lembaga legal kuasa hukum indonesia? atau PERADI takut kalo kebiasaan advokad itu di buka?. Saya kira kasus BW ini sangat erat dengan citra Advokad. Pasalnya terdapat tugas-tugas pokok advokad didalamnya yang di perkarakan dalam kasus BW dan Pandu Praja. Advokad mempunya Tupoksi yang mendasar, selain sebagai wakil dari para pihak yang dikuasakan, advokad juga menjadi penasehat hukum yang mengarahkan pihak klayenya dalam berperkara.

Sebagai advokad juga bertugas mencarikan keadilan klayen dengan cara mempelajari kasus dan delik yang sesuai dengan kasus klayen walau klayen salah. Sebab itu wajar jika klayen mendapat arahan dari kuasa hukumnya untuk mengatakan apa di depan hakim saat persidangan. Kasus-kasus besar yang tak terbukti kebenaranya namun sesunggunya klayen melakukan pelanggaran hukum adalah kasus yang lebih banyak pengarahan dari advokad. Bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan banyak advokad dlm nasehat masalah hukum hukum pada klayennya klayennya yang sesungguhnya kuasa hukum tau bahwa klayen betul bersalah.

Itu sebabnya saya sangat setuju jika dalam kasus BW dan Pandu Praja secara tersirat adalah pelumpuhan TUPOKSI dan bahkan mengancam keberadan advokad. Sangat layak kalau banyak kuasa hukum dan praktisi hukum yang siap menjadi bomber terdepan kasus BW. tapi jika di bandingkan dengan kasus mal praktik pada krdokteran masi tidak seberapa kompak orang Peradi dan advokad bersatu. Karena mungkin terkesan membuat nasehat yang salah pada klayennya dalam pembelaan di muka hukum, hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat kita. Menyuruh berbohong itu dosa tapi kalo membela klayen bagaimana?. Itu sebabnya tak banyak Advokad turun jalan saat kasus BW.

Read More

DUA WAJAH SI PEMEGANG TAHTA

Sedikit tergelitik saat melihat kebaikan menjadi tren penguasa di era yang aburadul seperti ini. Ada apa sebabnya para pemimpin di negeri ini konsisten terhadap pembelaan rakyat yang semakin hari semakin melarat. Ironi, rakayat  lebih asik masuk dengan gaya kepemimpinan pemimpin dari pada pola pengentasan masalah-masalah di Negeri ini. alih-alih mensejahterakan rakyat Indonesia, malah membebani dengan masalah  yang lebih berat lainnya.

Produk hukum menjadi kajian utama dalam adu jotos kekuasaan untuk menggulingkan lawan politiknya. Ribuan kali berlari mencari keadilan karena merasa haknya dirasa saling dirampok. Saya bertanya, Sebetulnya hal ini bentuk melek hukum atau pelecehan hukum di negeri ini? Pakemnya semua orang di era refomasi ini menjujung nilai-nilai demokrasi tanpa batas, sehingga sulit memahami apa makna demokrasi walau ribuan kali di seminarkan dan kulilahkan.

Satu hal yang perlu dicermati, kebebasan bermedia sosial dan juranalis gadungan menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi tak wajar. Media cetak dan media elektronik telah banyak membuka ruang  untuk menerima uang kampanye, ditamba lembaga surve yang tak lagi obyektif dalam membangun asumsi publik masyarakat umum menyebabkan banyak hal menjadi keluar dari etika-etika bernegara di Indonesia ini. masyarakat Indonesia  yang seharusnya berbudi santun dan menjunjung nilai-nilai budaya nenek moyang negara ini berupa musyawarah dan mufakat, kini saling berkhianat walau sudah ‘disunat’ dan menjabat.

Sering kali pemimpin di Negeri ini amnesia tentang apa yang baru dikatakannya. Dulu mencela, setelah dijadikan wakil ganti memuja, dan sebaliknya, dulu memuja, setelah mendapatkan tahta ganti mencela. Heranya keduanya diapresiasi rakyatnya, tak sedikit dari rakayat sekedar selfi atau  atau menyumbang kampanyenya. Sisi lain yang agak berbeda, pemimpin partai berusaha mengacau politik moral yang lagi tren ini dengan ‘memperkosa’ hukum, sehingga hukum yang tidak semestinya menjadi cambuk untuk meruntuhkan lawan politiknya.

Harus diingat sejarah telah mengukir ribuan kehancuran manusia karena ada dari mereka yang munafik  di dalam kelompoknya. Kemunafikan atau kita kenal dengan berwajah dua ini mempengaruhi kemajuan individu seseorang dan negaranya, bahkan lebih bahaya dari kejahatan fisik yang dilakukan pemeberontak suatu negara.

Teori hidup, secara manusiawi, setiap orang yang melakukan sesuatu pasti punya orientasi ingin diakui orang lain, dan jika tidak diakui orang lain, maka menginginkan yang lain. Warisan keluhuran budi pekerti baik Nabi telah habis diwariskan kepada pemimpin pendahulu  kita. Wajar jika asumsi bebas saya mengatakan lain pada apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin saat ini. Jika anda bersedia, maka berhati-hati dengan wajah dua para pemegang tahta saat ini, demikian agar tidak muda di adu domba karena kekaguman anda pada setiap pemimpin yang anda puja-puja.

Read More